Kebijakan fiskal dan moneter umunya dianggap sebagai kebijakan untuk mengelola sisi permintaaan akan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Kedua kebijakan ini menyangkut masalah pengelolaan permintaan dengan tujuan untuk mempertahankan produksi nasional suatu perekonomian Negara yang mendekati tingkat kesempatan kerja penuh.
- KEBIJAKAN FISKAL
- Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah permintaan dan pengeluaran pemerintah.
Dalam asumsi teori ekonomi makro, penerimaan pemerintah berasal dari pajak dengan notasi (T) dan notasi (G) untuk pengeluaran pemerintah.
Dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, pemerintah akan dihadapkan pada risiko fiskal. Risiko tersebut antara lain yaitu :
- Resiko perubahan asumsi
- Risiko belanja Negara akibat adanya tekanan terhadap belanja Negara khususnya terhadap resiko bencana alam
- Risiko akibat dari dukungan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur
- Risiko utang
- Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan Dan Konsumsi
Dengan tetap mempertahankan asumsi bahwa pengeluaran investasi (I) dan pengeluaran pemerintah (G) bersifat otonomus, maka pajak akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi melalui pengaruhnya terhadap fungsi konsumsi. Pengaruh pajak dibatasi hanya pajak nominal dan pajak dibatasi hanya pajak nominal dan pajak proposional
- Pajak Nominal
Pajak nominal, pertama kali mempengaruhi pendapatan disposibel. Jika pendapatan adalah Y dan pajak nominal adalah T, maka pendapatan disposibel
Yd = Y-T
Fungsi konsumsi menurut model Keynes adalah :
C = Co + cYd
Dengan adanya pajak nominal, maka Yd = Y-T sehingga fungsi konsumsi menjadi :
C = Co + cYd
= Co + c ( Y – T )
= Co + cY – cT
= Co – cT + cY
Dari persamaan diatas terlihat bahwa pajak nominal tidak mengubah nilai MPC. Artinya pajak nominal tidak mengubah sensitivitas konsumsi akibat perubahan pendapatan. Yang berubah adalah konsumsi otonumus, dimana pajak nominal menyebabkan konsumsi otonumus menjai lebih kecil sebesar cT.
Contoh :
C1 = 100 + 0,8 Yd dan pajak nominal (T) sebesar 25, maka pengaruhnya adalah sebagai berikut
C2 = 100 + 0,8 (Y-25)
= 100 – 20 + 0,8Y
= 80 + 0,8Y
- Pajak Proposional
Jika pajak penghasilan yang dikenakan adalah proposional (t), maka pendapatan disposibel menjadi :
Yd = Y – tY = Y ( 1– t )
Akibatnya fungsi konsumsi berubah menjadi :
C = Co + cYd = Co + c( Y(1 – t ) )
= Co + cY – ctY = Co + (c – ct )Y
Contoh :
C1 = 100 + 0,8 Yd dan pajak nominal (T) sebesar 25%, maka Yd = (1-t)Y.
C2 = 100 + 0,8 (1-0.25)Y
= 100 + 0,8 (0.75)Y
= 80 + 0,6Y
Ternyata pajak porporsional menyebabkan MPC menjadi (c – ct ) atau lebih kecil sebesar ct, sedangkan konsumsi otonumus tetap.
Kebijakan fiskal dikatakan efektif bila mampu mengubah tingkat bunga dan atau output sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Pengaruh kebijakna fiskal terhadap output keseimbangan, pertama – tama terjadi melalui pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa.
- Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Keseimbangan Pasar Barang Dan Jasa
Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa telah dijelaskan secara matematis dalam bagian sebelumnya. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap output keseimbangan. Dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif (∆G > 0, sementara ∆T = 0) menyebabkan kurva IS begeser kekanan. Pada tingkat bunga yang sama.
- Dampak Kebijkan Fiskal Terhadap Inflasi
Jika tambahan pengeluaran pemerintah akan menghasilkan tambahan output keseimbangan yang beberapa kali lipat. Dalam analisis IS-LM, perekonomian hanya terdiri atas pasar barang dan jasa. Dalam keseimbangan jika pasar uang modal juga berada dalam keseimbangan.
Ternyata penambahan pengeluaran pemerintah telah menyebabkan naiknya pengeluaran Agregat. Naiknya pengeluaran Agregat menyebabkan keinginan sektor swasta melakukan investasi semakin besar.
Menurunnya investasi swasta yang menyebabkan tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi dari kebijakan fiskal ekspensif disebut sebagai Crowding Out Effect. Cara mengatasi Crowding Out Effect secara teoritis sederhana saja, yaitu meningkatkan jumlah uang yang beredar. Dengan kata lain kebijakan fiskal ekspensif dilakukan bersamaan ( simultan) dengan kebijakan moneter ekspansif.- KEBIJAKAN MONETER
1. Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar atau mengubah permintaan akan uang.
Kebijakan moneter dapat dibedakan atas tiga:
- Kebijakan uang ketat ( Tight Money Policy ) yaitu kebijakan yang dimaksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga menyangkut pemberian fasilitas kredit perbankan yang sangat selektif
- Kebijakan uang longgar ( Easy Money Policy ) yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk menambah jumlah uang yang beredar, sehingga kebijakan yang dengan mudah dapat memberikan kredit perbankan.
- Kebijakan persuasion policy yaitu kebijakan himbauan
Instrument kebijakan moneter ada 3 yaitu
- Operasi Pasar Terbuka ( Open Market Operation)
Yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka adalah pemerintah mngendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah.
Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah menjual surat-surat berharga. Dengan demikian uang yang ada dalam masyarakat mengalir keotorotas moneter, sehingga jumlah uang yang beredar berkurang jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah membeli kembli surat-surat berharga tersebut.
Bila pemerintah melihat jumlah uang beredar perluh ditambah, agar perbankan lebih mampu memberikan kredit yang akan memacu pertumbuhan ekonomi, maka sertifikat bank Indonesia dan surat berharga pasar uang yang telah
dijual dibeli kembali. Melalui pembelian itu pemerintah mengeluarkan uang sehingga menambah jumlah uang beredar.
- Fasilitas Diskonto (Discount Rate )
Yang dimaksud dengan tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank- bank umum yang meminjam ke bank sentral. Dalam kondisi tertentu, bank-bank mengalami kekurangan uang, sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral. Kebutuhan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar.
Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman ( tingkat diskonto). Denga tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya bila ingin menahan laju pertambahan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan bunga pinjaman. Hal ini akan mengurangi keinginan bank-bank meminjam uang dari bank sentral, sehingga pertanbahan jumlah uang beredar dapat ditekan.
- Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya.
Ada satu lagi kebijakan yaitu kebijakan himbauan atau persuasiaon policy yaitu dimana pemerintah melakukan himbauan kepada mesyarakatnya untuk melakukan sesuatu yang diangap untuk mengatasi permasalahan ekonomi.
Ampuh tidaknya kebijakan moneter juga dilihat dari keadaan perekonomian yang sedang terwujud. Jika perekonomian berada pada daerah klasik yaitu dimana tingkat suku bunga sangat tinggi, maka kebijakan moneter akan efektif yaitu mampu menaikkan pendapatan nasional,
Kebijakan moneter dikatakan efektif bila mampu mengendalikan tingkat output dan atau harga. Untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan moneter, peralatan analisis yang paling sederhana namun komprehensif adalah kurva IS-LM.
2. Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Keseimbangan Pasar Uang Modal
Pengaturan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi kondisi keseimbangan pasar uang modal.
Pengaruh kebijakan moneter terhadap keseimbangan ekonomi
Pergeseran kurva LM karena pengaruh perubahan jumlah uang beredar yang dilakukan pemerintah akan mempengaruhi keseimbangan ekonomi, karena mengubah titik potong kurva IS-LM, yang berarti mengubah titik keseimbangan ekonomi.
Dalam perekonomian pasar, kenakan tingkat bunga mengidentifikasikan telah terjadinya kelebihan permintaan investasi. Akibatnya dapat dilihat dari dua sisi:
- Sisi Output
Kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan ada beberapa rencana investasi yang dibatalkan, sebagai akibatnya pertambahan kapasitas produksi menhjadi kecil
- Sisi Biaya
Kenaikan tingkat bunga akan menaikan biaya produksi dikarenakan naiknya biaya modal.
KESIMPULAN
Kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan pmerintah tediri dari:
- kebijaka moneter.
- kebijkan fiskal.
Kebijaan moneter adalah upaya mengandalikan atau mangarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang beredar.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemeritah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah peneimaan dan pengeluaran pemeintah melalui pajak..
Kebijakan fiskal dikatakan efekti jika ampu mengubah tingkat bunga (r) dan atau output sesuai dengan yang diinginkan pemeintah.
Kebijakan mneter adalah efektif sempurna jika kurva IS datar dan tidak efektif sempurna jika kurva LM datar.
